‘Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah’ (Koreksi pinggiran Kabupaten Lembata)

Oleh: Akhmad Bumi

Untuk menilai keberhasilan pembangunan, ada syarat yang diperlukan untuk mengukur atau menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan. Syarat itu harus dimulai dari tingkat pemahaman semua komponen terkait indikator-indikator/variabel-variabel pembangunan serta pengertian penerapan kebijakan dan hasil dari proses pelaksanaan kebijakan.

Pemahaman memadai tentang indikator pembangunan, menunjukan semakin terarah pelaksanaan pembangunan dan semakin tingginya responsif masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran yang ditargetkan dari progres yang ada.
Terkait indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan (pembangunan), dianggap perlu mendapatkan perhatian semua pihak terutama dari pihak pengambil keputusan. Bacaan dan analisis kita tentang kabupaten Lembata, yang sudah lebih dari satu dekade pisah dengan induknya Flores Timur sejak tahun 1999, perlu mendapat perhatian dari semua komponen. Karena persentase keberadaan daerah ini belum beranjak dari starting point, sejak kita berotonomi hingga sekarang.

Coretan ini sekedar dimaksudkan untuk menguraikan sekelumit indikator dan variabel yang terkadang dilupakan oleh banyak kalangan serta kebijakan ekonomi daerah diikuti dengan sekelumit uraian.

Pengertian Pembangunan
Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. ” Development is not a static concept. It is continuously changing“.Artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai “never ending goal”.

Proses pembangunan, merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi belaka. Pembangunan tergantung dari suatu innerwill, proses emansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif dari semua kalangan menuju pada pembaharuan segala aspek.

Lembata adalah baru dalam kabupaten, yang dimekarkan dan terpisah dari kabupen induk Flores Timur ini, secara umum sedang melakukan proses perubahan-perubahan sosial didalamnya. Proses atau usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan yang sedang berjalan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada “progress” dari kondisi yang sekarang ini.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang partisipatif yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput.
Tetapi pada akhirnya, agar perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlu diperhatikan agar proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan yang timbul dan bergerak dalam masyarakat daerah. Hal ini penting, misalnya; agar jangan sampai proyek pembangunan jalan di lokasi/desa terpencil tapi hanya pernah dilalui oleh mobil, yang bertugas mengantarkan material ke desa tersebut karena proyek, tapi bukan menjadi sarana transportasi yang memudahkan masyarakat menyalurkan hasil produksinya ke pasar (mobilisasi barang dan manusia).

Diakui bahwa, kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat relatif masih lemah. Kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat ini disebut “autonomous energies“. Demikianpula usaha untuk menyalurkan dan mengarahkan berbagai kepentingan dan tuntutan yang sering bertentangan didalam masyarakat dalam rangka kepentingan daerah dan kepentingan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan itu meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas dan lain-lain bagi sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan karena bertubrukan dengan nilai yang dianggap contra produktif.

Setiap orang bisa saja mengartikan istilah pembangunan secara berbeda sesuai dengan selera masing-masing, sehingga pada akhirnya definisi tentang pembangunanpun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kita perlu memastikan terlebih dahulu perspektif inti atas makna dasar pembangunan. Tanpa adanya suatu perspektif dan kriteria yang dapat disepakati bersama, kita tidak akan bisa mengetahui mana saja yang telah mengalami pembangunan dan mana yang tidak.

Hal ini dimaksudkan agar terdapat satu persepsi yang sama terhadap sesuatu yang kalau dalam bahasa penelitian ilmiah harus valid dan reliabel. Intinya, indikator diperlukan agar kita bisa mengukur kejelasan dari pembangunan itu dan terarah sesuai dengan persepsi yang dianut, kemudian itu menjadi sistem dan sistem menjadi instrumen kunci dalam pembangunan.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar, struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi sosial, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik.

Pada umumnya dari draf konsep yang disajikan atau dari kebijakan-kebijakan daerah yang terbaca (Lembata), pembangunan daerah dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi daerah belaka. Oleh karena itu, tidak salah jika paradigma tradisional mengenai pola pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, lupa akan identitas sosial serta struktur-struktur yang telah terbangun selama ini. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, leluhur kita sudah hidup dan bisa makan serta kehidupan mereka tidak ditopang oleh suatu kualifikasi pendidikan yang tinggi dan merata. Artinya, tatatan kehidupan masyarakat kita sudah memiliki sumber daya baik manusia maupun alam tanpa harus dimusnahkan tapi konsep pemberdayaan yang perlu dikemangkan.

Olehnya itu, pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah mengembangkan/ memberdayakan sumber daya yang telah ada dalam sebuah institusi masyarakat, bukan melepaskan sturktur-struktur sosial yang telah ada dengan alasan karena kita membangun, toh akhirnya yang dituju adalah proses peningkatan output jangka panjang dari warga yang kita bangun dengan varian pola dan keijakan daerah. Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi, antara pemerintah dan rakyat atau antar kekuatan didalam masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian ekonomi pembangunan yang lebih pada memacu pertumbuhan ekonomi, hendaknya diikuti dengan proses perubahan non ekonomis didalamnya (growth plus change) misalnya titik orentasi kita adalah pada perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri atau jasa, atau perubahan kelembagaan atau reformasi kelembagaan, tapi juga harus memberikan perhatian besar kepada formulasi kebijakan publik yang sebaik-baiknya demi menghadirkan serangkaian transformasi ekonomi, sosial, dan institusional yang sekiranya dapat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Olehnya itu proses pembangunan yang menuju pada perubahan mendasar dilaksanakan tidak dilakukan hanya secepat membalik telapak tangan, tetapi dimulai dari proses yang panjang dan lama sesuai tahapan; jangka pendek (1tahun), jangka menengah (5tahun) dan jangka panjang (25tahun).

Orentasi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada pendapatan daerah riil (GNP pada tingkat harga konstan) sekalipun meningkat pada catatan statistik tapi terkadang tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat atau bahkan kualitas hidup masyarakat justru menurun. Catatan negatifnya adalah, jika pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata maka pendapatan perkapita bisa menurun atau tidak mengalami perubahan sama sekali, tidak bisa dikatakan naik. Jika demikian maka apakah dapat disebut bahwa ada pembangunan ekonomi di daerah tersebut?.

Perekonomian Lembata
Penyajian data yang kurang akurat bahkan validitas datanya meragukan membuat siapa saja akan melenceng dari analisis-analisisnya. Di Lembata penyajian data cendrung tidak konsisten, berubah dari waktu ke waktu dari sebuah obyek dan tahun yang sama. Padahal kita sudah lebih dari sepuluh tahun ber-otonomi, sebuah kurun waktu yang terbilang cukup. Kurang lebih lima belas tahun lagi kita harus tinggal landas, tapi apa yang mau bergeser dari istilah tinggal landas itu?

Tahapan-tahapan pembangunan memang merupakan awal dari proses pembangunan, tapi fokus kita harus terarah, agar penilaian bukan sekedar pengamatan politik yang hanya sifatnya simbolis itu tapi substansinya perlu dipertegas. Disinilah letak kaburnya esensi pembangunan di Lembata yang arah geraknya tidak memiliki konsep dan skenario yang terarah. Padahal tugas yang paling berat adalah menjaga sustainabilitas pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Karena arahnya begitu kabur, maka siapapun yang bakal memimpin Lembata ini harus memulai dari dasar kembali, jika tidak maka eksistensi pembangunan kedepan akan menjadi lebih kabur dari sekarang.

Cita-cita kita adalah Lembata minimal selevel dengan daerah lain yang sudah maju, tapi tanpa arah kita membangun, tanpa komitmen dan kejelasan indikator yang terukur kita akan sulit untuk mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah maju baik ditingkat lokal maupun regional.

Ekonomi pembangunan selain mengulas soal alokasi sumberdaya yang seefisien dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ekonomi pembangunan juga perlu menitik-beratkan perhatiannya pada berbagai mekanisme ekonomis, sosial dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin yang sedang berkembang saat ini.

Oleh karena itu, setiap analisis yang realistis terhadap masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variabel-variabel/indikator-indikator, baik itu variabel ekonomi maupun non ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan.

Indikator-indikator kunci dapat kita lihat pada 2 indikator inti yakni; 1) Indikator Ekonomi dan 2) indikator Sosial. Indikator ekonomi lebih menitikberat pada angka pendapatan perkapitanya, sedangkan indikator sosial lebih berfokus pada aspek non-ekonomis seperti usia harapan hidup, tingkat kematian bayi dan capaian pendidikan.

Makna Pembangunan
Seperti yang disinggung, dalam konsep berjalan pembangunan identik dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau disebut strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan istilah “trickle down effect” (efek penetesan kebawah). Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita.

Tapi ketika banyak daerah-daerah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal memperbaiki taraf hidup penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam memaknai pembangunan yang dianut. Olehnya itu pendapatan perkapita (GNP) sebagai indikator/variabel tunggal atas terciptanya kemakmuran atau pembangunan itu identik hanya sekedar pertumbuhan ekonomi menjadi terbatahkan.
Simulasi 2 indikator, baik indikator ekonomi maupun sosial mendorong kita semakin selektif dengan berbagai kebijakan yang diterapkan. Mempertimbangkan untuk mengubah strategi dan pola pembangunan guna mengatasi secara langsung berbagai masalah yang dihadapi di daerah.

Olehnya itu, pembangunan ekonomi harus mengalami redefinisi. Pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan dengan melihat juga secara mendalam aspek non ekonomisnya. Variabel-variabel ekonomi yang ketat seperti halnya angka kepadatan penduduk juga harga-harga menjadi penting jika variabel non ekonomis seperti faktor institusi non-ekonomi seperti pengaturan hak pemanfaatan tanah, pengaruh stratifikasi sosial dan kelas, struktur perkreditan, pendidikan dan beberapa variabel lainnya menjadi penting yang sama.

Dengan itu, pembangunan akan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi yang ada, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik” atau secara material maupun spiritual.

Olehnya itu pembangunan ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan seringkali gagal di masa lalu hanya karena para perumus kebijakan lupa bahwa perekonomian daerah merupakan suatu system sosial yang utuh, yang terdiri dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan non-ekonomis yang satu sama lain saling bergantung. Segenap kekuatan itu selalu berinteraksi, terkadang saling menunjang tapi tidak jarang pula bersifat kontradiktif.**